LensaHukum.co.id Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, budaya, kecelakaan, hukum, berita, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional. 
LENSA HUKUM
TAPANULI UTARA
Lensahukum.co.id
Pembangunan kantor UPT. Dinas perhubungan Taput di Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sumber dana PAPBD dengan jumlah biaya Rp. 186.158.500 dikerjakan CV Roganda kejar akhir tahun 2021, Diduga hasilnya asal jadi saja.
Pasalnya, Proyek Pembangunan MCK di menara lonceng Kecamatan Tarutung juga bersumber dana dari PAPBD jumlah dana Rp 71.121.350, keduanya proyek tersebut berada dibawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Keduanya proyek yang dikerjakan oleh CV Roganda ini disinyalir kurang berkualitas, bangunan tersebut dikelola dengan sistem diborongkan dan diawasi Dinas Perkim dengan PPK nya Eva Siahaan.
Dari pantauan wartawan yang langsung mengecek kedua proyek tersebut, bangunan Kantor upt perhubungan dindingnya sudah tampak retak dan papan pintu sudah merenggang sehingga tampak kedalam ruangan.
Melalui celah – celah pintu begitupun kayu kosen dan daun jendela terpasangi si Kontraktor tidak memakai kayu meranti malah kayu tidak berkualitas dipastikan dalam waktu dekat akan merenggang.
Diduga bangunan ini minim semen bukan seperti yang tertera di dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), tampak juga bagian instalasi listriknya semrawut kabel utama pada meteran PLN tidak terpasang sehingga dapat mengambil korban jiwa.
Lembaga Pemantauan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara (LP3SU) Sahala Saragi mengatakan proyek Dinas Perkim memang hampir semua bermasalah seperti kedua proyek yang dikerjakan CV Roganda ini.
Kedua proyek ini baru siap dikerjakan sudah bermasalah pada bagian lantai tampak tidak semua dikeramik begitu juga bagian atap pada MCK menara lonceng si rekanan tidak memplester dengan melicin pakai semen juga pintu sudah meregang.
Masyarakat sangat mengharapkan agar bangunan Pemkab Taput dapat dikerjakan semaksimal mungkin, janganlah baru dipakai sudah tampak rusak dan kualitasnya sangat diragukan padahal anggaran begitu besar, kesalnya.
20/1, saat pihak Dinas Perkim dikonfirmasi baik itu PPK Eva Siahaan juga Luhut Siahaan bahkan kontraktor CV Roganda dan Dinas Perhubungan mereka pada bungkam sama sekali gak peduli sepertinya merasa kebal hukum.
( ALAIN DELON )
