Program PKS SIM Seumur Hidup Dan Pajak Motor Gratis

Lensahukum.co.id

Jakarta

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melejit di hitung cepat (quick count) Pemilu Legislatif 2019. PKS menyatakan hasil menggembirakan ini berkat tawaran program SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor.

“Kami yakin politik gagasan bisa sukses di Indonesia. Kita ambiil ceruk pasar gagasan SIM seumur hidup dan pajak motor gratis,” kata Ketua.DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan,Kamis (18/4/2019).
Dia menjelaskan,PKS telah meriset bahwa mayoritas pengguna sepeda motor adalah pengguna motor kecil berkapasitas silinder 150 cc ke bawah. Itu bukanlah motor mewah,melainkan alat untuk mencari penghasilan. Jumlah pengguna motor ada 105 juta dan 89 persennya adalah pengguna sepeda motor 150 cc ke bawah.

“Sehingga kita tawarkan SIM seumur hidup dan STNK gratis. Messtinya mereka kemudian punya harapan yang baik kepada PKS,” kata Mardani.

Selain karena gagasan itu, dia juga menyatakan capaian ini berkat tagar 2019 ganti presiden secara umum. Dia mengucapkan syukur Alhamdulillah atas hasil hitung cepat sementara ini. Dia juga mengapresiasi kader, simpatisan,dan mesin pemenangan PKS.

Berdasarkan setidaknya di 3 hasil quick count yaitu dari Litbang Kompas,Indo Barometer,dan LSI Denny JA,PKS meraih suara di atas 8%. Posisinya antara di urutan kelima,keempat, atau keenam. Perolehan suara hasil quick count PKS ini juga lebih besar dari perolehan suara Pileg 2014 silam yaitu 6,79%.

Kembali ke pernyataan PKS,Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah juga bersyukur atas capaian ini, dia menyebutnya sebagai hasil hitung riil (real count) Pileg 2019. PKS bahkan memproyeksikan perolehan dua digit dan akan melampaui perolehan di Pemilu 2014,2009,dan 2004.
” PKS konsisten mengusung politik gagasan, seperti bebas pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup. PKS juga serius menggarap milenials dengan membuat film 8 Stories dan program-program edukatif dan kreatif lainnya seperti Flashmob dan Freez Mob, ” Ungkap,Ledia dalam keterangan persnya.

Meski demikian,PKS tetap memberikan catatan atas penyelenggaraan pemilu yang sejak awal sudah kurang menunjukkan kredibilitas yang baik dari penyelenggara.

“Sejak awal PKS memberi catatan soal Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah, netralitas aparat,keberpihakan oknum birokrat dan kepala daerah kepada capres-cawapres tertentu adalah hal yang perlu diselesaikan secara seksama, ” Pungkasnya.
( HERI KUSMANTO )