LensaHukum.co.id Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, budaya, kecelakaan, hukum, berita, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional. 
LENSA HUKUM
KAB.PEKALONGAN
Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah yang keempat kalinya. Dalam kurun empat tahun yakni 2016,2017,2018,dan 2019 ini Pemkab berhasil mempertahankan penghargaan ini.
Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi,SH.M.Si bersama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra.Hj.Hindun,MH. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018,di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang,Selasa (28/05/2019). LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali, SE.MM.Ak.,lCA.
Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi mengatakan dalam aspek pengelolaan keuangan,Pemkab sejak tahun 2016,2017,2018, dan tahun 2019 ini berturut-turut mempertahankan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.
” Saya kira ini karena ada aspek-aspek tertentu seperti aspek-aspek pengelolaan aset,kepatuhan terhadap regulasi,dan ketepatan program yang dijalankan dengan baik,sehingga BPK memberikan penghargaan ini, ” Ucap Bupati.
Bupati berharap pihaknya bisa mewujudkan WTP yang berkualitas. Yakni,program-program pemerintah didedikasikan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian,berkaitan dengan aset sudah tercatat dengan bagus.
” Mengenai aset-aset kabupaten sudah teriventaris dengan baik dan pada aspek percatatanya sudah bagus namun pada pemanfaatannya perlu ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Bupati Asip mengatakan aset-aset tercatat dengan baik dari aspek akuntasinya. Tetapi dari utilitas aset ini akan terus dikembangkan. Seperti mengembangkan aset-aset yang berada di Kota Pekalongan,di Kajen dan di seluruh Kabupaten akan didata kembali. Apalagi,setelah itu akan ditindaklanjuti oleh pemeriksaan kinerja.
” Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan terutama Aparatur Sipil Negara (ASN),terutama pada pengelola aset yang telah bekerja dengan baik dan sabar. Selain itu juga BPK juga memberikan petunjuk-petunjuk yang bisa ditindaklanjuti, sehingga opini WTP bisa dipertahankan. WTP ini bukan hadiah tapi memang kinerja tata kelola Pemkab Pekalongan,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan WTP,diantaranya dengan penataan aset dan pengelolaan keuangannya.
” Kita akan terus pertahankan WTP ini dan akan terus berupaya melakukan perbaikan, ” tambahnya.
( HARIS )
