Home / Politik & Hukum / Presiden Diminta Buat Komisi Kebenaran Kasus 1965
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Presiden Diminta Buat Komisi Kebenaran Kasus 1965

LensaHukum.co.id - Pemerintah Indonesia Ingin Menyelesaikan Kasus HAM 1965 - Presiden Diminta Buat Komisi Kebenaran Kasus 1965
Pemerintah Indonesia Ingin Menyelesaikan Kasus HAM 1965, Photos Source – Soloposfm.com

Jakarta, LensaHukum.co.id – Kasus 1965 belum tuntas, Presiden diminta buat komisi kebenaran kasus 1965. Presiden Jokowi diharapkan bisa memenuhi janji kampanye nya ketika mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2014 yang lalu.

Salah satu janji kampanye yang diharapkan bisa dipenuhi presiden adalah menuntaskan kasus 1965. Menurut Eva Kusuma Sundari yang menduduki jabatan Ketua ASEAN Parliamentarians for Human Rights, salah satu tahapan yang bisa dijalankan adalah dengan membentuk badan khusus berupa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), bukan dengan jalan penyelesaian hukum.

Menurut nya, pihak yang menjadi korban kasus 1965 bukan hanya anggota dan keluarga PKI, namun juga termasuk anggota militer.

“Saatnya kita jadi bangsa yang (bersikap) dewasa, (yang mau) mengakui kesalahan masa lalu agar bisa melakukan lompatan maju,” sebut Eva dalam keterangan tertulisnya, seperti yang diwartakan LensaHukum, Jumat (22/07/16).

Menurut Eva, setidaknya, pembentukan KKR memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama, adalah untuk mencari kebenaran dengan jalan memberi tempat dan space waktu untuk para korban dan keturunan korban, dan pelaku pembunuhan, untuk memberi keterangan.

Ke dua, untuk memberikan perlindungan pada setiap pihak yang ingin memberi keterangan terkait kasus 1965 dari kemungkinan terjadi nya diskriminasi dan intimidasi dari sejumlah pihak.

Dan ke tiga, sebagai wadah untuk merestorasi hak – hak para pihak yang selama ini telah terintimidasi dan mengalami diskriminasi karena peristiwa tersebut.

“Presiden Jokowi akan melakukan hal yang sangat berguna untuk masa depan bangsa Indonesia dengan membentuk komisi kebenaran,” sebut Eva.

Menurut eva, dengan dibentuk nya KKR, maka secara otomatis akan memperlebar kesempatan terbuka nya forum kesaksian di beberapa wilayah tanah air yang terkait dengan kasus 1965. Keterangan dari sejumlah saksi ini nanti nya akan dicatat dan juga dipublikasi via berbagai macam media yang tersedia saat ini.

“Ini akan menjadi acuan untuk bangsa Indonesia (dalam) belajar tentang kebenaran, bukan (hanya) propaganda seperti apa yang selama ini terjadi,” timpal Eva.

Sebelum nya, majelis hakim internasional dari lembaga Internasional People’s Tribunal telah berkomentar mengenai kerusuhan 1965 dan menyatakan bahwa selama fase kerusuhan tersebut, telah terjadi banyak kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, terutama pasca terjadi nya peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut.

Menurut penuturan majelis hakim internasional, aksi pembunuhan massal yang terjadi pasca peristiwa 1 oktober 1965 dilakukan kepada semua anggota PKI dan juga anggota PNI yang pada waktu itu merupakan pembela setia Soekarno.

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200405 180057 Gallery - Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Bekasi Akan Laporkan Status Facebook H.Budong Ke Pihak Hukum

Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Bekasi Akan Laporkan Status Facebook H.Budong Ke Pihak Hukum

  LENSA HUKUM KABUPATEN BEKASI Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Bekasi.JM Hendro akan laporkan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi