Home / Uncategorized / Hilang Tiket Parking Smart Berikan Denda Dua Puluh Lima Ribu
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Hilang Tiket Parking Smart Berikan Denda Dua Puluh Lima Ribu

 

LensaHukum.co.id - IMG 20190604 WA0253 - Hilang Tiket Parking Smart Berikan Denda Dua Puluh Lima Ribu

LENSA HUKUM

CIBITUNG – KAB.BEKASI

Di ramayana Cibitung parkirnya adalah parking smart di mana dituangkan peraturan hilang tiket masuk denda dua puluh lima ribu,Selasa (04/06/2019).

Seorang ibu rumah tangga dan juga jurnalis siti ketika belanja di Ramayana cibitung ketika hendak pulang merasa kehilangan tiket masuk untuk keluar dan ia mencoba meghubungi satpam untuk izin kalau tiket hilang gimana proses nya. Satpam pun meminta legalitas situ, dan kemudian siti megelurkan KTP dan KTA jurnalisnya,akan tetapi satpam memangil kepala stap parking smart.

Kemudian datang pelaksana lapangan Arif memberikan keterangan bahwasanya hilang tiket akan di kenakan denda sebesar dua puluh lima ribu ini sudah peraturan perusahan yakni Pendor, ” Ucap arif

LensaHukum.co.id - IMG 20190604 WA0254 - Hilang Tiket Parking Smart Berikan Denda Dua Puluh Lima Ribu

Siti bertanya dendanya untuk apa pendorkah perushaan kah untuk pendapatan asli daerah (PAD). Arip hanya menjawab ini ada lah peraturan perusahaan, saya kan motor baru turun dari deler belum ada STNK dan kolomber. Yang ada ini KTA jurnalis saya dan KTP elektrik saya dokumen hanya ada buku servis di jok yang belum saya pergunkan parkir .dan saya mau tanya kalau kehilangan motor bagai mana pengantianya .Arip menjawab tergantung kejadian nya dan dokumen kendaraan untuk berapa pergantian kendaraan hilang saya belum tau , dan masalah denda untuk perusahan kah apa ke dinas kah saya belum tau, ” Ucap Arif.

Kalau denda di kemblikan saat menunjukan surat dari lising ya gak masalah ini denda gak jelas buat siapa. Ini lah perushan pendor mau cari untung tanpa ikuti peraturan.ucapnyan

Peran pemerintah daerah
Praktik parkir seperti ini,tentunya harus ditertibkan. Penertiban ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dia mengingatkan pemda harus membenahinya agar jangan sampai terjadi pembiaran atau dianggap turut serta melakukan tindakan pungutan liar.

” Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir hanya bisa berjalan jika didukung dengan perangkat aparat hukum yang tegas. Tegas dalam memberikan sanksi kepada pengelola parkir yang melanggar peraturan,” kata siti yang hukum bisnis dan perlindungan konsumen Pascasarjana

Sementara itu, Perda No.5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan tarif parkir sudah banyak dilanggar terkait tarif parkir. Misalnya tarif parkir kendaraan roda dua jam pertama masih sebesar Rp1000 dan satu jam berikutnya cuma Rp500 dan untuk sedan,jip dua jam pertama Rp2000 dan tambahan tiap jam berikutnya Rp1500, ” Pungkasnya.

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201016 135038 KineMaster - Jembatan di Desa Hutauruk Hasundutan Butuh Perbaikan " Anak Sekolah Terancam Nyawa "

Jembatan di Desa Hutauruk Hasundutan Butuh Perbaikan ” Anak Sekolah Terancam Nyawa “

LENSA HUKUM TAPANULI UTARA – SUMUT Sudah hampir sepuluh tahun jembatan ini belum juga ada …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi