Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

RUU Tembakau Akan Segera Disahkan!

LensaHukum.co.id - Ilustrasi Rokok Tembakau - RUU Tembakau Akan Segera Disahkan!
Ilustrasi Rokok Tembakau

 

Jakarta, LensaHukum.co.id – Meski pun sampai saat ini masih ada banyak pihak yang menolak, Rancangan Undang – Undang Pertembakauan rencana nya akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR yang akan berlangsung pekan depan.

Salah satu lembaga yang secara gamblang menolak Rancangan Undang – Undang tersebut adalah Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.

Nina Samidi yang merupakan Media Relation Communication Komnas Pengendalian Tembakau menuturkan, sejak Tahun 2012, Komnas Pengendalian Tembakau telah menilai ada nya kesalahan di dalam Rancangan Undang – Undang Pertembakauan. Dalam hal ini Komnas menganggap terdapat paradoks janggal di dalam RUU Itu.

“Kalau lihat draft nya (draft RUU Pertembakauan), mereka (Lembaga Legislatif) seperti bingung antara mau melindungi petani, melindungi industri, melindungi produknya, (melindungi) rokok kretek sebagai warisan budaya. Tapi di sisi lain mereka mau (meng-) akomodasi masalah kesehatan. Ini (kan) ada paradoks,” sebut Nina, seperti yang diwartakan oleh LensaHukum, Kamis (21/07/16) yang lalu.

Komnas Perlindungan Tembakau sendiri berharap pembahasan RUU Pertembakauan dihentikan dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, seperti aspek ekonomi, aspek pertanian, aspek yuridis, aspek industri, dan juga memperhatikan tanggung jawab negara atas HAM, pelanggaran prosedur, dan juga dugaan masalah korupsi politik dan juga tata tertib.

Dari sudut pandang yuridis, Rancangan Undang – Undang Pertembakauan dianggap tidak perlu. Hal ini dikarenakan, hampir semua pasal yang terkait dengan aktivitas produksi, distribusi, industri, pemasaran, penetapan harga dan cukai, serta riset produk – produk tembakau dan olahan nya telah diatur di dalam Undang – Undang lain nya.

Menurut Nina, Rancangan Undang – Undang Pertembakauan sebaiknya cenderung lebih fokus ke arah peningkatan produksi dan juga upaya perlindungan produk tembakau. Jika produksi mengalami peningkatan, Nina memprediksi konsumsi tembakau juga akan mengalami peningkatan.

“Efek nya (dampak) negatif akibat merokok juga (akan) meningkat. Ekonomi juga akan merosot, karena kemarin Badan Pusat Statistik menyatakan ada (keberadaan) rokok sebagai penyebab kemiskinan. Itu saja (sebenarnya) sudah harus (bisa) jadi sinyal (untuk mengatur tingkat produksi tembakau),” sebut Nina.

Komnas Perlindungan Tembakau melihat ada kejanggalan dan keberpihakan di dalam Rancangan Undang – Undang Pertembakauan terhadap para pelaku industri tembakau. Padahal seharusnya Undang – Undang dibuat untuk kepentingan petani dan rakyat Indonesia. Hal tersebut (keberpihakan tersebut) tampak dari tujuan Rancangan Undang – Undang untuk meningkatkan produksi tembakau yang dianggap tidak perduli dengan jumlah perokok di Indonesia.

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200924 WA0011 - Dana Anggaran Pilkada 16 Milyar Saat Di Tanyakan Berapa Persen Ketua KPU Bangka Barat Pardi,SE " Belum Tahu "

Dana Anggaran Pilkada 16 Milyar Saat Di Tanyakan Berapa Persen Ketua KPU Bangka Barat Pardi,SE ” Belum Tahu “

  LENSA HUKUM MUNTOK – KABUPATEN BANGKA BARAT Lensahukum.co.id Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat telah …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi