Home / Politik & Hukum / GMBI Kota Bekasi Tolak Kartu Sehat Menjadi BPJS
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

GMBI Kota Bekasi Tolak Kartu Sehat Menjadi BPJS

 

LensaHukum.co.id - IMG 20190619 WA0171 - GMBI Kota Bekasi Tolak Kartu Sehat Menjadi BPJS

LENSA HUKUM

KOTA BEKASI

LSM GMBi distrik kota Bekasi mengadakan orasi di gedung DPRD kota Bekasi Rabu,(19 /06/1019).

Gedung DPRD kota Bekasi di penuhi LSM GMBI sekitaran lima ratus personil,dalam acara orasi tersebut. Lsm GMBI menolak kartu sehat (KS) di ganti BPJS.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20190619 210834 WhatsApp - GMBI Kota Bekasi Tolak Kartu Sehat Menjadi BPJS

Dari keterangan SEKDIS SEKERTARIS Distrik kota BEKASI Asep Sukarya bahwa untuk menjamin dan perlindungan kesehatan serta masyarakat memperoleh jaminan kesehatan ,serta memenuhi kebutuhan dasar kesehatan pemerintah kota Bekasi pada Tahun 2017 telah program itu.

Masyarakat kota Bekasi terkejut kaget tepat tanggal 15 Mai 2019 ketika Agenda rapat paripurna DPRD kota Bekasi,tentang laporan pansus 31 DPRD kota Bekasi,yang di bicarakan” dalam rapat paripurna pembahasan laporan pertanggung jawaban wali kota Bekasi tahun agaran 2018 ” dalam rekomendasi nya ” kartu sehat Bekasi berbasis NIK harus berintegrasi dengan BJS kesehatan.ucapnya.

LensaHukum.co.id - IMG 20190619 WA0172 - GMBI Kota Bekasi Tolak Kartu Sehat Menjadi BPJS

Berdasarkan hal tersebut di atas ” kami lembaga swadaya masyarakat gerakan masyarakat bahwa. Indonesi (GMBI) distrik kota Bekasi ,sebagai bentuk peran serta masyarakat dan bagian yang tidak terpisah dari masyarakat.
1.menolak pansus 31 DPRD kota Bekasi -Yang akan merekomendasikan kartu sehat Bekasi – NIK terintegerasi dengan BPJS kesehatan.
2.masyarakat kota Bekasi masih sangat butuh pelayanan kesehatan dengan kartu sehat bekasi yang saat ini di pergunakan.
3.meminta kepada DPRD kota Bekasi,khususnya pansus 31,DPRD kota Bekasi untuk memberikan penjelasan,apa yang menjadi latar belakang dan kajian serta motifasi pansus 31. Merekomendasikan kartu sehat bekasi – NIK terintegerasi dengan BPJS kesehatan. Ucapnya Asep .

KETUA DPRD Kota bekasi H.Tumai.SE, ” Mengatakan,sebetulnya bentuk masukan satu dari beberapa teman- teman,expansus kerja ia kalau begitu intinya apa kebijakan yang kalau Neneng kebijakan KS itu cukup membawa manfaat bagi masyarakat bisa di pertegas di rapat musyawarah,dari semuah praksis – praksi .jadi bagai mana gambarannya,kemudian tadindi sampaikan juga besok rencananya LSM GMBI mau kembali berdiskusi orentasi dengan praksi – Fraksi, ” ucapnya.

LensaHukum.co.id - IMG 20190619 WA0175 - GMBI Kota Bekasi Tolak Kartu Sehat Menjadi BPJS
Kalau pansus itu sebenarnya banyak,yah karna itu ada pertanggung jawaban pengguna selama satu tahun hanya memang yang menonjol itu KS. Salah satu memang di rekomendasi yang tadi disampaikan apa dasarnya dari teman- teman- GMBI menyampaikan pemikiran yang menonjol teman- teman praksi DPRD kota Bekasi dalam pemikiran DA1 berpendapat bahwa kartu sehat itu perlu interigasikan degan BPJS kirab- kira seperti itu.Klaau sikap saya pribadi dan paraksi sudah jelas ketika itu bermanfaat bagi masyarakat pasti kita dukung. Sikap kita. Kembali lagi bagai mana kelanjutan dari sikap teman – Taman bisa terlihat di APBD sampi sejauh ini masyarakat membutuhkan .pungkasnya .

( MARIAM / SULE / SAM LUBIS )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200506 WA0023 - Ketua Koi Raja Sapta Oktohari diPidanakan Dua Nasabahnya Atas Dugaan Pencucian Uang

Ketua Koi Raja Sapta Oktohari diPidanakan Dua Nasabahnya Atas Dugaan Pencucian Uang

  LENSA HUKUM JAKARTA Siapa tidak kenal dengan Raja Sapta Oktohari/RSO,mantan ketua HIPMI dan Ketua …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi