LensaHukum.co.id Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, budaya, kecelakaan, hukum, berita, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional. 
LENSA HUKUM
KABUPATEN – PEKALONGAN
Kab Pekalongan- Menanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna 24 Juni 2019, Bupati Pekalongan,KH.Asip Kholbihi, SH.,M.Si memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan,selasa (02/07/2019).
Bupati Asip menanggapi jawaban terkait dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp 170,5 M (7,89%) itu lebih kecil dari tahun kemarin yang mencapai Rp 230 M (11,29%), besaran SiLPA 2018 didominasi terkait BLUD sebesar Rp 89 M. Untuk rendahnya belanja modal sebesar 77,02% itu karena pembangunan gedung RSUD Kraton, pengadaan tanah dan Pembangunan RSUD Kesesi yang direalisasikan tahun 2019 ini.
Capaian PAD Kabupaten Pekalongan sebesar 84,34% menurun karena pendapatan BLUD RSUD Kraton dan RSUD Kajen sebagai dampak sistem rujukan berjenjang pada BPJS. “Semua Rumah Sakit tipe B diseluruh Indonesia mengalami penurunan pendapatan,tidak kita saja yang mengalami penurunan.Tetapi sedang diupayakan langkah-langkah bagaimana mengembalikan income normal pada rumah sakit,” Ucap Bupati Asip.
Bupati Asip memberikan 4 jawaban atas pandangan umum dari Fraksi PKB tentang peningkatan pendapatan daerah untuk prioritas peningkatan infrastruktur daerah melalui belanja langsung dan hibah barang akan diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah desa. Jasa Transportasi berbasis online sedang diupayakan untuk bersinergi dengan angkutan konvensional dengan penyusunan kerangka regulasi terkait angkutan umum di Kabupaten Pekalongan.
Pelayanan kesehatan juga akan ditingkatkan antara lain peningkatan fasilitas pelayanan, jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan serta menjalin kerja sama dengan rumah sakit swasta dalam layanan Kartu Kajen Sehat. “Sekarang Kartu Kajen Sehat sudah bisa digunakan di Rumah Sakit Swasta seperti Budi Rahayu dan RSI Pekajangan. Anggarannya Rp 21 M pada tahun 2018,” terang Bupati.
Terkait upaya melindungi lahan pertanian dari ancaman limbah perlu dilakukan peningkatan pengawasan,Pengelolaan air limbah baik usaha berskala besar seperti pabrik dan usaha kecil harus memiliki IPAL. “Ini merupakan PR yang belum terselesaikan karena daerah kita menghasilkan 70% produksi batik dan hampir 60% industri konveksi, ” jelas Bupati Pekalongan.
Untuk Fraksi PDIP yang berkaitan tentang Perumda Air Minum Tirta Kajen (PDAM Tirta Kajen) pemerintah akan melakukan pembinaan terhadap manajemen untuk peningkatan kinerja. Dan juga toko modern berjenjang akan ditutup jika melanggar peraturan daerah serta warung yang menjual miras akan secara rutin dilakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin melalui operasi Yustisi.
Menanggapi dari Fraksi Partai Golkar,Bupati memberikan jawaban atas pencapaian pengembangan pariwisata,Wisata yang dikelola pemda ada 3 obyek dan yang dikelola masyarakat ada 24 obyek Serta memberikan pelatihan keterampilan dan manajemen bagi 24 pokdarwis. Pembuatan paket wisata yang bekerjasama dengan pengelola hotel dan biro wisata juga mengikuti pameran wisata dan budaya serta pemanfaatan media sosial (medsos) untuk promosi dan pemasaran destinasi wisata.
” 24 obyek ini sudah menyumbang pendapatan kepada masyarakat milyaran rupiah,contohnya Pantai Wonokerto Kulon sampai hari ini incomenya sudah Rp 2 M lebih, ” Ucap Asip.
Sedangkan untuk inovasi daerah sudah banyak seperti dibidang kependudukan ada JEKDUK, AMAT TAMPAN dan Empat Sekawan yaitu YUSEMI,Dedarmi,Mas Mitra dan Pak Min. Bidang kesehatan ada SINAR BULAN dan GEMA SETIA. Bidang Perijinan ada SIP TENAN. Bidang Perencanaan Penganggaran ada SIRANGGA.
( HARIS )
