Home / Politik & Hukum / Jaksa Penuntut Umum Tuntut Oknum Jaksa 5 Tahun Penjara
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Jaksa Penuntut Umum Tuntut Oknum Jaksa 5 Tahun Penjara

 

LensaHukum.co.id - IMG 20190704 WA0011 - Jaksa Penuntut Umum Tuntut Oknum Jaksa 5 Tahun Penjara

LENSA HUKUM

JAKARTA – PUSAT

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ( Jampidsus ) Kejaksaan Agung RI,Rabu (03 Juli 2019) membacakan tuntutan nya di depan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa : CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA. Berdasarkan Berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDS-02/0.1.14/Ft.1/01/2019 yang dibacakan secara bergantian oleh JPU didepan persidangan dengan isi tuntutan nya, supaya Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU.RI.Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.
2. Agar menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
Sebagaimana diketahui, kasus yang menjerat terdakwa CHUCK SURYOSUMPENO bermula ketika terdakwa selaku Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Februari 2010 dan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Khusus (SATGASSUS) Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi pada Oktober 2010, bersama-sama dengan Sdr. Ngalimun selaku Kepala unit Operasional SATGASSUS, Sdr. Zainal Abidin dan Sdr. Albertus Sugeng Mulyanto (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tahun 2009 sampai dengan 2014, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Sdr. Ardi Kusuma, Sdr. Albertus Sugeng Mulyanto, dan Sdr. Zainal Abidin, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara tidak melaksakanan prosedur penyelesaian barang rampasan atas asset terpidana korupsi atas nama Hendra Rahardja sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-X-22/C/03/2011 tentang tugas dan wewenang satgassus penyelesaian barang rampasan dan barang sita eksekusi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.32.597.000.000.- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.
“Terdakwa itu adalah seorang Jaksa pada waktu kasus tersebut dilakukan penyidikan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Jampidsus Kejagung, dan mantan Ketua Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi pada Kejaksaan Agung RI serta pernah menjabat sebagai Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Tanpa pandang bulu Kejaksaan tetap proses pidana nya”,. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi dari korps adhyaksa dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi meskipun pelakunya dari orang dalam Kejaksaan “. “Kami tunjukkan, bahwa Kejaksaan mampu secara professional dan obyektif dalam menangani setiap kasus yang ditangani nya”.
( RED )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200522 WA0020 - Puluhan Karangan Bunga Nasabah PT.MPIP Menghiasi Komplek Gedung DPR RI

Puluhan Karangan Bunga Nasabah PT.MPIP Menghiasi Komplek Gedung DPR RI

  JAKARTA  LENSA HUKUM Kisruh antara Nasabah PT MPIP yang di Pimpin oleh Raja Sapta …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi