Home / Nasional / Kepala Daerah Memiliki Tanggung Jawab Pembinaan Wasbang Dan Ketahanan Nasional
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Kepala Daerah Memiliki Tanggung Jawab Pembinaan Wasbang Dan Ketahanan Nasional

 

LensaHukum.co.id - IMG 20190716 WA0053 - Kepala Daerah Memiliki Tanggung Jawab Pembinaan Wasbang Dan Ketahanan Nasional

LENSA HUKUM

JAKARTA

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri,Soedarmo mengingatkan kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam masalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional,Selasa (16/07/2019).

” Kepala daerah jangan melepas tanggung jawab dan menyerahkan masalah wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.menjadi urusan TNI,” kata Soedarmo saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi pada Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Jakarta, Selasa (15/07/2019).

Dalam diskusi itu,selain Soedarmo tampil juga sebagai pembicara Tenaga Potensial Bidang Ideologi dan Hankam Lemhannas Marsda TNI (Purn) Sumarma, SE dan Staf Ahli KSAD Mayjen TNI Arief Susilo.

 

LensaHukum.co.id - IMG 20190716 WA0054 - Kepala Daerah Memiliki Tanggung Jawab Pembinaan Wasbang Dan Ketahanan Nasional

Soedarmo mengingatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah menyebutkan bahwa kepala daerah ikut bertanggung jawab untuk menjaga wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Ia kemudian menampilkan sebuah hasil survei yang menunjukkan masih banyak provinsi yang warganya tidak hafal dengan sila- sila Pancasila.

Soedarmo mencontohkan Provinsi Jawa Tengah 28 persen warganya tidak hafal dengan sila Pancasila. Provinsi Kaltim sebanyak 50 persen warganya tidak hafal Pancasila.

LensaHukum.co.id - IMG 20190716 WA0058 - Kepala Daerah Memiliki Tanggung Jawab Pembinaan Wasbang Dan Ketahanan Nasional

” Bayangkan saja bagaimana warga mau mengamalkan sila-sila Pancasila kalau mereka sendiri tidak hafal Pancasila, ” Ujar Soedarmo.

Dirjen Polpum Kemendagri juga mengingatkan sudah diterbitkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

Ia mengatakan meski permendagri ini sudah terbit tujuh tahun lalu,namun dari 514 kabupaten dan kota baru 134 kabupaten dan kota yang membentuk PPWK.

” PPWK ini penting agar Pemda dan warganya bisa menguatkan wawasan kebangsaan melalui lembaga ini, ” tuturnya.

Soedarmo berharap pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga dan melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan nasional di daerah. Untuk itu, ia berharap ada dukungan anggaran dari pemda dalam kerja sama ini

” Upaya penguatan ideologi karakter dan wawasan kebangsaan nasional ini ini juga sejalan dengan Perpres tentang Revolusi Mental, ” Ujar Soedarmo.

Sementara itu,Staf Ahli KSAD Arief Susilo berharap ada landasan hukum berupa MOU antara kepala daerah dengan Pangdam,Dandim,Danrem hingga Babinsa dalam kerja sama penguatan wawasan kebangsaan nasional dan ketahanan nasional.

” Kalau sekarang baru dalam tahap tatap muka saja antara pemda dan TNI AD karena didasari kesamaan semangat dalam menjaga NKRI, ” ujarnya.

Arief juga mengatakan di tingkat desa warga tidak lagi mempedulikan keberadaan Babinsa dan sebaliknya aparat Babinsa kurang berkomunikasi dengan warga masyarakat.

” Warga di desa sekarang menganggap masalah terorisme atau Narkoba itu urusan TNI dan Polri,” Ujarnya.

# Puspen Kemendagri.

( REDAKSI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201202 164010 WhatsApp - Pembukaan Sidang Paripurna Tentang “ Raqan APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 

Pembukaan Sidang Paripurna Tentang “ Raqan APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 

  LENSA HUKUM KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Bupati Bener Meriah Tgk.H.Sarkawi menghadiri Sidang Pripurna DPRK masa …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi