Home / Nasional / Mantan Presdir Lippo Cikarang Tersangka Kasus Meikarta Di Periksa KPK

Mantan Presdir Lippo Cikarang Tersangka Kasus Meikarta Di Periksa KPK

 

LensaHukum.co.id - IMG 20190808 WA0067 - Mantan Presdir Lippo Cikarang Tersangka Kasus Meikarta Di Periksa KPK

LENSA HUKUM

JAKARTA

Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, di periksa komis pembarantasan korupsi (KPK),kamis 08 Agustus 2019.

” Dijadwalkan hari ini ” pemeriksaan terhadap BTO, mantan Presiden Direktur PT.Lippo Cikarang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain itu juga Bartholomeus Toto,KPK juga telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka.

Pada Senin (29/07/2019) Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus Meikarta tersebut.

Untuk diketahui,perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah,pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu (1) Bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara,(2) Bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara,(3) Bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara,(4) Bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi,Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Selanjutnya (5) Bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara,(6) Bekas Direktur Operasional Lippo Group,Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara,(7) Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara,(8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

Penerimaan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan atau pejabat lain di pemerintahan kabupaten Bekasi terkait 6 aspek yang cukup sistematis untuk mempengaruhi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi yaitu:
a. Pengerimaan terkait izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 846.356 meter persegi kepala PT.Lippo Cikarang Tbk.
b. Penerimaan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
c. Penerimaan terkait rekomendasi Dinas PUPR berupa site plan, block plan dan saran teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
d. Penerimaan terkait rekomendasi pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran.
e. Penerimaan terkait rekomendasi lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup f. Penerimaan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

 

/( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20190818 WA0017 310x165 - Warga Kampung Pulo Gede RW 011 Rayakan HUT RI Ke-74 Dengan Perlombaan Futsal Cup

Warga Kampung Pulo Gede RW 011 Rayakan HUT RI Ke-74 Dengan Perlombaan Futsal Cup

  LENSA HUKUM JAKASAMPURNA – BEKASI BARAT Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia yang di rayakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *