Home / Nasional / Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Kota Bekasi Sesalkan Humas Pemkot Tolak Wartawan

Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Kota Bekasi Sesalkan Humas Pemkot Tolak Wartawan

 

LensaHukum.co.id - IMG 20190808 WA0079 - Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Kota Bekasi Sesalkan Humas Pemkot Tolak Wartawan

LENSA HUKUM

KOTA BEKASI

Bekasi-Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Bekasi,Iwan Nendy Kurniawan menanggapi kebijakan Humas Pemkot Bekasi yang tidak akan melayani wartawan tanpa sertifikat kompetensi. Berita ini awalnya dilansir sebuah media online,menyatakan menyatakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keilmuan jurnalis.

“ Tidak ada satu pasal pun di UU Pokok Pers 1999 dan kode etik jurnalistik yang memilah-milah wartawan dalam mencari narasumber dan informasi. UKW itu untuk meningkatkan kompetensi dan keilmuan bagi seorang jurnalis, ” Ujarnya kepada wartawan lewat telepon selulernya, Kamis, (8/8/2019).

Kata Iwan, seorang wartawan akan tetap dilihat publik dari karya karyanya.

Disinggung apa yang melatarbelakangi sikap Kabag Humas Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiah, ini sehingga menjadi polemik di kalangan para pewarta.

LensaHukum.co.id - IMG 20190808 WA0080 - Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Kota Bekasi Sesalkan Humas Pemkot Tolak Wartawan

“ Sikap Pemkot melalui Humasnya justru sedang melakukan pengkotak-kotakan wartawan,” imbuhnya.

Wartawan senior Bekasi ini juga mengimbau agar pewarta tidak perlu takut dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah Kota Bekasi dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa dalam mengabarkan serta memberikan informasi kepada masyarakat.

“Imbauan saya untuk wartawan di Kota Bekasi jangan takut dengan aturan yang dikeluarkan Pemkot Bekasi. Karena sebuah kerja-kerja wartawan itu kerja intelektual,” terangnya.

IWO kota Bekasi juga mendesak Dewan Pers mau mengajukan perubahan (amandemen) terhadap UU Pers yang sudah sangat kadaluarsa dan dinilai tidak mengikuti kemajuan zaman serta perkembangan dunia jurnalistik yang begitu cepat.

Sementara itu,Kabag Humas Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiah menyanggah dirinya pernah mengotak-ngotakan wartawan. Ia juga mempertanyakan kembali apa benar dirinya mengatakan seperti itu.

“ Siapa yang mengotak-ngotakan wartawan? saya tanya siapa,memangnya aku pernah mengotak-ngotakan? sudah konfirmasi belum dengan yang menulis berita itu? benar gak itu Kabag Humas ngomong gitu,baru nanti aku jawab, ” jawabnya.

Sebelumnya dilansir dari laman beritasatu.com, Kabag Humas Pemkot Bekasi,Sajekti Rubiah,saat menyampaikan materi kehumasan di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi,Senin (05/08/2019) mengatakan pihaknya bisa tidak melayani wartawan yang tidak memiliki sertifikat kompetensi.

“ Sudah ada aturan dari Dewan Pers, kalau wartawan harus lulus uji kompetensi. Kami bisa tidak melayani mereka kalau tidak memiliki sertifikat kompetensi wartawan, ” Ujar Sajekti Rubiah, saat memberikan pelatihan kehumasan di kantor PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

Lalu juga, lembaga penyiaran yang diatur oleh UU Penyiaran nomer 32 tahun 2002. “ Jadi jika Dewan Pers mengatur keharusan terdaftar dan sudah UKW bagaimana dengan Reuters,New Channel Asia,BBC News yang pasti tidak mengantongi UKW dan terdaftar di Dewan Pers.”
“ Dewan Pers bukan lembaga pembredelan media,justru jika ada keputusan yang diskriminatif maka Dewan Pers malah melanggar kemerdekaan pers itu sendiri. Pers daerah jika tidak dilayani karana belum UKW bisa mengadukan ke ombudsman RI,Komisi Informasi Daerah. Pers daerah meski pemberitaannya informatif dan tidak hoax apa bisa dikatagorikan melanggar kode etik dengan alasan belum UKW , ” pungkas Didit.

 

 

( SULE )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20190818 WA0017 310x165 - Warga Kampung Pulo Gede RW 011 Rayakan HUT RI Ke-74 Dengan Perlombaan Futsal Cup

Warga Kampung Pulo Gede RW 011 Rayakan HUT RI Ke-74 Dengan Perlombaan Futsal Cup

  LENSA HUKUM JAKASAMPURNA – BEKASI BARAT Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia yang di rayakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *