LensaHukum.co.id Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, budaya, kecelakaan, hukum, berita, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional.
LENSA HUKUM
MADURA – SUMENEP
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD dan jalan protokol Sumenep,Madura,Jawa Timur,Kamis (26/09/2019).
Mereka melakukan orasi bergantian sambil membentangkan beberapa poster diantaranya bertuliskan ” Kalian berteriak NKRI tapi uang rakyat dikantongi ” .
Pada aksi turun jalan hari ini beribu Mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Sumenep ( AMS ) menyuarakan lima tuntutan.
Pantauan Media,Korlap aksi kali ini yaitu Anas Syafi’i pada orasinya menyampaikan,maksud dan tujuan mereka melakukan aksi yaitu menolak upaya pelemahan terhadap institusi KPK dan RUU KUHP yang dinilai memuat pasal yang akan menciderai demokrasi Indonesia.
“ Maksud kedatangan kami kesini diantaranya adalah menolak Revisi UU KPK dan RKUHP, ” terangnya.
Paling ada lima tuntutan yang disampaikan mereka yaitu :
1. R-KUHP yang mengandung pasal-pasal irasional, diskriminatif serta berpotensi mengkriminalisasi dan membungkam aspirasi rakyat.
2. RUU pertanian yang syarat akan kepentingan korporat untuk menguasai tanah rakyat dan mengkriminalisasi rakyat kecil hingga terancam penggusuran.
3. Pasal-pasal problematis dalam RUU pemasyarakatan yang meringankan narapidana berpotensi memperluas ruang kriminalitas.
4. Revisi Undang-undang KPK yang melemahkan lembaga pemberantasan korupsi terkesan memperluas ruang gerak koruptor yang bersarang di parlemen.
5. Revisi undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akan membawa kepentingan kapitalis dan terkesan diskriminatif terhadap kaum buruh atau pekerja.
“ Itu lima tuntutan yang kita sampaikan ke DPRD dan Alhamdulillah DPRD Sumenep sudah sepakat menandatangani untuk dibawa ke DPR RI, ” sebutnya.
Pada kesempatanini Ketua DPRD Sumenep,K.Abdul Hamid Ali Munir mengatakan kepada Media, bahwa dalam aksi ini mereka para Mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang mereka minta agar disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah yang ada di pusat.
“ Kami sudah menandatangani komitmen sesuai fungsi tugas kami untuk melanjutkan aspirasi yang disampaikan mereka, ” pungkasnya.
( BAMBANG )
