Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Dan Pendemo Tidak Mundur Walau Di Guyur Hujan

LENSA HUKUM

CIKARANG PUSAT – KABUPATEN BEKASI
Dalam demo datang hujan dan menguyur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi tidak bergeming tetap tetap melayani pendemo . Kepala kadis PUPR yang baru saja dua Minggu menjabat patut di acungi jempol karena Di sisa masa jabatan (9) sembilan bulan Kepala dinas PUPR Jamary Tarigan.

” Tuntutan pendemo “,pun di jawab dengan menuntut transfaransi pembangunan infratruktur jalan yang ada di wilayah kabupaten bekasi,Senin (30/12/2019).

Dalam Aksi tersebut lebih kurang 100 orang pendemo yang tergabung dalam Pergerakan Anak muda dan warga Bekasi (PANDAWA BEKASI) yang  menilai dalam pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten Bekasi pada APBD Tahun 2019 sangat Buruk .

pergerakan anak muda dan warga bekasi (Pandawa Bekasi) menyoroti kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang di tinggalkan pada Rekfleksi akhir tahun ini

pendemo juga menyoroti Pelaksanaan  infrastruktur serta kinerja yang kurang baik dalam kualitas dan kuantitas,karena sektor infrastruktur masih menjadi primadona di kabupaten bekasi.

Pembangunan infrastruktur yang di laksanakan oleh Dinas PUPR
kabupaten Bekasi Yang Dinilai banyak yang mangkra, cacat mutu dan gagal dalam proses pengerjaannya,seperti jembatan Pebayuran Rengas Denglok,Jembatan Cipamingkis Cibarusah,Jembatan Muara Gembong,jalan pantai bakti dan  jalan Tegal Danas.

‘Bukti bahwa gagalnya ” ke pemimpinan Bupati Bekasi dalam menjalankan roda Pemeritahan terang Salah seorang pendemo Yang bernama Abudin yang tergabung dalam Aliansi PANDAWA dan juga sekaligus mendesak kepada bupati Bekasi untuk segera melakukan Repormasi Birokrasi pada Dinas PUPR tersebut, ” pungkasnya.

Masih kata Abudin , ” Tertutupnya pemerintah daerah yang kurang transfaran juga menjadi faktor penting laju pembangunan di kabupaten bekasi ini, padahal dalam mencapai pemerintahan yang baik biasa di sebut Good Government,di mulai dari keterbukaan informasi publik  yang di keluarkan oleh bupati seperti peraturan daerah /perda,tutupnya.

Terpisah Kepala Dinas PUPR Jamary Tarigan Saat di Kompirmasi media ini di Ruangannya mengatakan,” Kita Bakal  Evaluasi dalam segi perencaan dan akan membuat katalok daerah,dengan anggaran 7.000.000.000 milyar Rupiah yang Baru Terserap lebih kurang 30 persen.

Di tahun 2020 akan ketok palu dan Bapeda akan melakukan pengawasan bersama Masyarakat,Penggiat sosial  dan wartawan, supaya nanti angaran infrastruktur terserap dengan baik agar keterbukaan publik lebih transfaran lagi, ” Ungkapnya.

Ketika ditanya media,terkait kinerja pengawasan mulai dari pengawas,PPTK/Pejabat Pelaksana teksnis kegiatan,Konsultan serta kepala bidang/kabid pada DPUPR/ Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang, yang  terkesan bermain mata dengan oknum rekanan.

Kepala Dinas ini mempersilahkan kepada masyarakat bila ada yang melihat kejanggalan dan kecurangan yang di lakukan oleh Pihak Rekanan pada saat pelaksanaan kegiatan silakan  Laporkan saja ke saya,agar nantinya kami Evaluasi dan akan Saya  Tegur pihak yang melakukan Pengawasan pada kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut, ” pungkasnya.

( MARIAM )