Aksi Pandawa Dan Mahasiswa Kecam Insfrastruktur Yang Masih Kurang Berkwalitas

LENSA HUKUM

CIKARANG PUSAT – KABUPATEN BEKASI

Pergerakan Anak Muda dan Warga Bekasi (Pandawa) gelar unjuk rasa di depan Gerbang Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi,Senin (30/12/2019).

Koordinator Aksi Jaelani Norseha mengatakan Aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut realisasikan janji politik yakni Bekasi Bersinar yang sudah di Perdakan dalam Bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

“Janji Politik Bekasi Bersinar yang harus ditunaikan dan di tuntaskan,apalagi Bekasi Bersinar tidak hanya semboyan saja tetapi juga sudah di jadikan Perda berbentuk RPJMD sampai 2022 nanti,” ucapnya.

Dia mengungkapkan RPJMD saat ini merupakan masih Bekasi Bersinar bukan Bekasi Baru Bekasi Bersih, lanjut dia menyebutkan Bupati Bekasi mengingkari janji dengan membuat Bekasi Bersih Bekasi Baru.

” Kami menilai hal tersebut telah mengingkari janji politik,dengan meninggalkan dan menanggalkan Bekasi Bersinar dengan mengganti Bekasi Baru Bekasi Bersinar, ” Ungkapnya.

Di tempat berbeda Korlap Abudin menyayangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang masih kurang dari harapan masyarakat Kabupaten Bekasi. Sebab dua menyebutkan peningkatan ekonomi harus di topang dengan kualitas infrastruktur yang baik.

” Kami juga menyoroti sektor infrastruktur yang masih kurang dalam kualitas dan kuantitas. Sebab,kita sepakat bahwa pondasi perekonomian adalah infrastruktur, ”

Perlu diketahui Aksi Pandawa Bekasi mengularkan Beberapa tuntutan seperti :

Gagalnya Pembangunan Pemkab Bekasi disebabkan oleh tertutupnya Pemkab dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

” Lalu tertutupnya pemerintah juga menjadi faktor penting dalam kemunduran laju pembangunan di Kabupaten Bekasi,coba dalam hal regulasi saja mereka tertutup dimulai dari Perda,Perbub dan Keputusan Bupati, ” Ujarnya.

Berikut Beberapa tuntutan yang di sampaikan para pengunjuk rasa :

1. Sosialisasikan, Tunaikan dan Tuntaskan Visi Bekasi Bersinar.

2. Reformasi Birokrasi (Isi seluruh kekosongan jabatan)

3. Keterbukaan Informasi Publik (Publikasi Perda, Perbub,Kepbup)

4. Bupati dapat memberantas mavia proyek yang memonopoli proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi

5. Evaluasi dan Punishment SKPD yang penyerapan APBDnya rendah

6. Meminta ketegasan Bupati Terhadap ASN yang melakukan pungutan liar

7. Meminta kepada DPRD agar bubarkan Panlih Wabup karena gagal dan di duga syarat kepentingan calon tertentu.

8. Segera menyelesaikan kasus persengketaan lahan di Kabupaten Bekasi (Kampung Pilar).

Aksi tersebut di hadiri langsung kepala Dinas PUPR Juamary tarigan yang langsung memberikan tangapan kepada para aksi demo. Sementara Jamhari Tarigan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat menerima aksi mahasiswa di lokasi aksi menjelaskan,pihaknya sangat respon yang dilakukan mahasiswa. Karena aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan masukan terkait kinerja dinas PUPR yang belum optimal terkait pengawasan kegiatan di PUPR.

Jamhari mengakui lemahnya kinerja pada dinas PUPR karena keterbatasan pegawai pada bidang pengawasan. Untuk itu ke depan pihaknya akan melakukan reformasi birokrasi pada dinas PUPR.

Pihaknya justru akan mengundang kepada temen-temen mahasiswa untuk memberikan masukan terkait masih lemahnya Dinas PUPR.

“ Terbuka lebar buat mahasiswa bilamana ada masukan terkait kinerja PUPR, ” jelasnya.

Sementara itu Zaenudin salah satu tim Korlap aksi mengatakan,ini merupakan refleksi akhir tahun terkait serapan anggaran yang rendah selama duatahun belakangan ini. Hal ini meneybabkkan, banyaknya pekerjaan proyek infrastruktur yang mangkrak dan tidak sesuai spek, serta dugaan monopoli proyek yang hanya dinikmati segelintir pengusaha besar adalah beberapa potret kebobrokan kinerja SKPD di lingkungan Pemkab Bekasi dalam perencanaan.

( MARIAM )