LensaHukum.co.id Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, budaya, kecelakaan, hukum, berita, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional.
LENSA HUKUM
PAMIJAHAN – KABUPATEN BOGOR
Lensahukum.co.id
Pembangunan yang berada di wilayah desa gunung bunder 1, kecamatan pamijahan.diduga bangunan siluman, Bangunan yang sedang di kerjakan ini Diduga belum mengantongi ijin mendirikan bangunan gedung (IMBG) dari instansi terkait di kabupaten Bogor namun pembangunan tersebut sudah berjalan dan sedang tahap proses pengerjaan, Rabu(11/112021).
Pasalnya, Pembangunan menara telekomunikasi INTI BANGUN SEJAHTERA (IBS) yang di duga belum mengantongi ijin dan hasil investigasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Adapun beberapa media yang mendatangi langsung ke lokasinya, Ternyata ada salah satu oknum wartawan adapun oknun tersebut mengakui bahwa proyek/pekerjaan tersebut itu pekerjaan oleh oknum wartawan tersebut.
Namun Berdasarkan peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 itu sudah jelas, “setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib mengurus ijin mendirikan bangunan gedung (IMBG). akan tetapi dari PT.IBS Ini sering sekali membangun tanpa di dahulukan perizinan terlebih dahulu.Namun sangant di sayangkan yang seharuanya penegak perda tersebut seolah-olah tutup mata dengan adanya pembangunan menara telekomunikasi INTI BANGUN SEJAHTERA (IBS).
Saat di hubungi salah satu aktivis Bogor Raya ahmad Rohani pun angkat bicara terkait pembangunan menara telekomunikasi INTI BANGUN SEJAHTERA (IBS) yang berada di wilayah desa gunung bunder 1,kecamatan pamijahan.”Hal tersebut tidak bisa di biarkan.Saya mendorong agar pemerintah daerah terutama penegak PERDA Berdasarkan peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 itu sudah jelas, ” Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib mengurus ijin mendirikan bangunan gedung (IMBG), ” Jelasnya
Lebih lanjut ia menegaskan, ” Seharusnya penegak Peraturan Daerah (Perda), bagian dari fungsi selaku yang mempunyai kewenangan hususnya sat pol pp mengusut dan menghentikan perbuatan yang dapat merugikan milik negara dalam hal ini,” Pungkasnya.
( BARON )
